Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title CATUT NAMA PRESIDEN KSPI, YLBHI: ITU CARA UNTUK MEMECAH BELAH
Media Name jawapos.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2020/catut-nama-presiden-kspi-y lbhi-itu-
Page/URL
cara-untuk-memecah-belah/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat Surat
Keterangan (SK) Nomor 121 Tahun 2020 membentuk tim koordinasi pembahasan
dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam tim tersebut tercatut nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPI) Said Iqbal. Padahal, Said tidak pernah sekalipun setuju untuk bergabung
dalam tim tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa pencatutan nama itu bisa memicu
perpecahan. Padahal, serikat buruh merupakan salah satu pihak yang dibahas dan
akan terdampak langsung dengan RUU ini.

"Ini cara-cara lama, cara-cara untuk menjustifikasi (melakukan pembenaran
terhadap RUU) sekaligus memecah belah. Hal ini juga menunjukkan pemerintah
tidak punya itikad baik untuk melibatkan masyarakat," katanya kepada
JawaPos.com, Senin (17/2).

Ia juga menyebutkan bahwa kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Pasalnya telah
melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan ini bisa disebut sebagai pemalsuan dengan mengambil
keuntungan secara sepihak.

"Kalau kita liat itu sebagai pemalsuan ya masuk KUHP. Hanya saja memang harus
dibuktikan niatnya (pemalsuan atau bukan). Iya (yang digugat Menko
Perekonomian)," kata dia.

Sebelumnya, Said Iqbal juga dengan tegas membantah bahwa dirinya masuk ke
dalam tim pembahasan RUU Omnibus Law. Bahkan, ia mengaku tidak pernah
menerima ajakan masuk menjadi anggota tim.

"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan
SK Kemenko Perekonomian nomor 121 Tahun 2020 terkait pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja, isi draf itu, KSPI tidak bertanggungjawab atas isi
pasalnya," tegas Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2).

Page 162 of 185.