Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 164
Title SOAL OMNIBUS LAW, FAHRI HAMZAH: ENGGAK PERLU REPOT, KITA TAK BIASA BIKIN
BEGINI
Media Name kompas.com
Pub. Date 17 Februari 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/18023141/soal-omnibus-law- fahri-
hamzah-enggak-perlu-repot-kita-tak-biasa-bikin-begini
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, seharusnya pemerintah tak perlu
repot-repot menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia tak sepakat adanya omnibus law semacam itu.
"Enggak perlu repot, kita enggak biasa bikin begini-begini, nanti jadi kacau," kata
Fahri selepas mengikuti diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Fahri menilai, keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja rentan dipersoalkan publik.
Apalagi, jika aturan tersebut dinilai tak mewakili kepentingan buruh.
Bahkan, bukan tidak mungkin jika di tengah jalan aturan ini digugat ke Mahkamah
Konstitusi dan hakim MK memutuskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja
bertentangan dengan konstitusi. Jika hal itu terjadi, justru akan mengacaukan
peraturan-peraturan lainnya yang termaktub dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
"Daripada itu diikat dalam undang-undang nanti di tengah jalan undang-undang
harus disinkronisasi dengan yang lain, di tengah jalan nanti di-judicial review di MK,
misalnya hakimnya menjatuhkan, mematahkan, maka semua aturan lain jadi
kacau," ujar dia.
Fahri berpendapat, demokrasi dan aturan yang ada di Indonesia untuk saat ini
sudah cukup.
Oleh karenanya, alih-alih menyusun omnibus law ini, ia menilai akan lebih baik jika
presiden menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan regulasi
dalam hal cipta kerja.
"Kalau saya ya, mendingan presiden gunakan presidensialismenya untuk
mensinkronisasi semua aturan teknis yang ada masalah. Panggil semua stakeholder-
nya selesai, selesaikan secara sepihak di eksekutif," kata dia.
DPR telah menerima draf serta surat presiden (surpres) Omnibus Law RUU Cipta
Kerja.
Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua
DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Page 163 of 185.
