Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW DITOLAK BURUH, BAHLIL: BAGIAN DARI DINAMIKA
Media Name gatra.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/469494/ekonomi/omnibus-law-ditolak-b uruh-bahlil-
Page/URL
bagian-dari-dinamika
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
memberikan tanggapannya mengenai sikap penolakan buruh terhadap Omnibus
Law Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mantan pengusaha itu, sikap penolakan buruh
merupakan bagian dari dinamika sosial.

Sebab, akan selalu ada penolakan terhadap hal-hal yang baru, termasuk salah
satunya adalah aturan baru. "Penolakan (merupakan) bagian dari dinamika, saya
yakin ada solusi," ujar dia, di Jakarta, Senin (17/2).

Bahlil menjelaskan, pemerintah bakal memberikan ruang bagi para buruh untuk
menyampaikan aspirasinya, yakni di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
bersama DPR RI. Sehingga, nantinya para buruh juga dapat memberikan masukan-
masukan terhadap draft Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja (Ciptaker).

Buruh Bandung Barat Tolak UU Omnibus Law Di sisi lain, mantan Ketua Umum
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu juga menganggap, bahwa dunia investasi
tidak akan bergerak tanpa adanya buruh, begitu juga sebaliknya.

"Investasi membutuhkan lapangan kerja dan tenaga kerja butuh inevstasi.
Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tinggal cari titik temu mencari kebaikan," kata dia.

Sementara itu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu),
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), serta
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyerahkan draft Omnibus
Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI, pada 12 Februari lalu..

Page 167 of 185.