Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 173
Title MENAKER: BURUH TOLAK RUU CIPTAKER KARENA MISKOMUNIKASI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217193832-20-475481/menaker -buruh-
Page/URL
tolak-ruu-ciptaker-karena-miskomunikasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah merasa ada
miskomunikasi dengan kalangan buruh hingga berujung penolakan terhadap
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja . Penolakan itu terkait
sejumlah poin dalam draf RUU yang berpotensi mengganggu buruh seperti
penghapusan pesangon dan upah minimum.
"Ya saya bisa mengerti ada miskomunikasi. Saya kira kita akan terus
menyosialisasikan," ujar Ida di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Ida memastikan pemerintah masih membuka ruang diskusi bagi seluruh pelaku
usaha maupun buruh terkait pembahasan UU tersebut. Politikus PKB itu juga
menyatakan bakal menyosialisasikan isi draf RUU bersama DPR kepada seluruh
pihak.
Ia sendiri telah membentuk tim khusus berkonsep tripartit yang terdiri dari
pemerintah, pekerja, dan buruh untuk membahas substansi serta menyiapkan
peraturan teknis terkait beleid tersebut.
"Selain sosialisasi, tim ini juga membahas substansi termasuk menyiapkan
bersama-sama dan membahas peraturan teknis perintah dari UU," katanya.
Adapun, kata Ida, banyak poin dalam RUU tersebut yang kerap disalah artikan.
Salah satunya adalah penghapusan upah minimum yang menurut Ida tak
dihilangkan dalam RUU.
Dalam RUU Cipta Kerja, lanjut Ida, pemerintah justru mengatur tentang program
jaminan kehilangan pekerjaan yang tak diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Program
itu mengatur soal pemberian uang saku, pelatihan vokasi, hingga jaminan akses
penempatan.
"Upah minimum tidak hilang, pesangon juga tidak hilang. Tetap ada. Malah dalam
UU itu kami kenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan, dalam konsepnya
tidak menambah iuran baru. Nanti ada restrukturisasi manfaat yang akan diberikan
kepada pekerja," jelasnya.
"Makanya mari kita sama-sama baca. Kita berusaha, pemerintah berusaha
menyeimbangkan antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha. Kalau
masih ada keberatan, ruang itu masih terbuka untuk dialog," sambung Ida.
Page 172 of 185.
