Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 171

"Mungkin itu keliru ketik. Kalau isi Undang-undang diganti dengan PP diganti
               dengan Perpres itu tidak bisa," kata Mahfud usai menghadiri acara Bincang Seru
               Mahfud di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).


                Menurutnya, UU bisa diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
               (Perppu).

                 "Lewat Perppu kan sejak dulu. Kalau undang-undang diganti Perppu kan sejak
               dulu bisa, sampai kapan pun bisa. Tapi kalau isi undang-undang diganti PP, tidak
               bisa," kata Mahfud.


                Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan PP tidak bisa
               mengubah sebuah undang-undang (UU).

                "Enggak bisa ini. Enggak bisa. Secara hukum normatif, PP enggak bisa ubah UU,"
               kata dia, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin
               (17/2).


                Namun begitu, ia tak mau menyebut bahwa pemerintah melakukan kesalahan
               dalam penyusunan draf regulasi tersebut. Ia menduga poin tersebut masuk ke draf
               Omnibus Law RUU Ciptaker karena kesalahan dalam pengetikan saja.


                 "Saya enggak bisa bilang salah. Mungkin salah ketik," dalih politikus Partai Golkar
               itu.


                Aziz pun menyatakan bahwa DPR akan menyoroti poin tersebut dalam pembahasan
               Omnibus Law RUU Ciptaker dengan pemerintah. Menurutnya, semua poin dalam
               rancangan regulasi tersebut masih bisa diubah.

                "Nanti dalam pembahasan saja. Dalam pembahasan bisa dibahas. ini bukan  rigid  ,
               paten. Masih dimungkinkan dilakukan perubahan," ujarnya.

                Pasal 170 Ayat (1) RUU Omnibus Law Ciptaker menyatakan bahwa dalam rangka
               percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja pemerintah pusat berwenang
               mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-
               undang ini.


                Kemudian dalam ayat (2) diperjelas bahwa perubahan ketentuan itu diatur dengan
               PP. Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan
               Pimpinan DPR RI terkait perubahan itu.


                Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
               Perundang-Undangan, secara hierarkis PP berada di bawah UU. Konsekuensinya,
               aturan yang ada di bawah tak bisa mengubah yang ada di atasnya.

                 (ryn/mts/arh).








                                                      Page 170 of 185.
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176