Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 172
Title RUU CIPTAKER BANYAK PENOLAKAN, MAHFUD: AJUKAN MASUKAN
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/290617-ruu-ciptaker-banyak-peno lakan-mahfud-
Page/URL
ajukan-masukan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan
seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja.
"Silakan ditolak, "kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan,
sekarang waktunya," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin, menanggapi adanya penolakan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Hal tersebut disampaikannya usai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan di Jakarta. Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR
menyampaikan masukan, terutama pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang
akan mengundang berbagai pihak.
"Saya mau memberikan pasal sekian pasal sekian. Kalau enggak bisa, lewat saya. Ini
enggak apa-apa, kalau betul ada yang tidak disetujui, diajukan saja," katanya.
Yang terpenting, kata dia, semua pihak harus menyepakati secara prinsip bahwa proses
perizinan harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh.
"Karena ini UU sebenarnya dahulu UU Cipta Lapangan Kerja, bukan undang-undang
investasi. Jadi, jangan dikaitkan dengan investor," katanya.
Mengenai banyaknya penolakan terhadap muatan omnibus law itu, menurut Mahfud, justru
bagus karena ada yang menanggapi.
"Semuanya terbuka. Silakan Anda beri masukan, ini bagus untuk semua karena ini negara
demokrasi," kata Mahfud menegaskan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, Rabu (12/2). Ketua DPR RI
Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja akan sesuai
dengan mekanisme di DPR RI, yaitu dibahas di Baleg atau Pansus.
"Nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR RI apakah itu melalui Baleg
atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait," kata Puan.
Draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri atasi 79 UU, 15 BAB dengan 174 pasal yang
menyasar 11 klaster.(OL-4).
Page 171 of 185.
