Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 176
"Saya menyaksikan di layar kaca, Ibu memberikan keterangan pers tentang
Omnibus Law Ciker yang menyatakan penolakan kaum buruh terhadap RUU
tersebut karena belum baca materi yang ada di dalamnya," bunyi surat di awal
kalimat.
Saepul melalui suratnya menyebut pernyataan Menakeri menyesatkan dan
membodohkan. "Penolakan itu dasarnya karena kami sudah membaca secara
seksama pasal demi pasal yang ada dalam RUU tersebut."
Surat OPSI mempertanyakan bagaimana mungkin mau menerima RUU CK jika
dalam cluster Ketenagakerjaan, hak-hak buruh dan serikat buruh malah banyak
diamputasi dan dikebiri.
"Sebagai seorang Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan, seharusnya Ibu
memiliki concern yang besar terhadap upaya melindungi hak-hak dasar buruh yang
menjadi tanggung jawab Kemnaker, bukan sebaliknya."
Di tengah kondisi ketenagakerjaan yang sangat buruk (dengan kualitas UU
Ketenagakerjaan yg tidak bagus-bagus amat , ditambah lemahnya pengawasan dan
penegakan hukum), RUU CK ini dinilai justru malah semakin memperparah kondisi
buruh di Indonesia.
Jangan karena demi investasi dan penciptaan lapangan kerja baru, justru malah
menciptakan pengangguran pengangguran baru dari mereka yang saat ini sudah
bekerja karena dengan RUU ini tidak ada lagi perlindungan thd buruh. Buruh
semakin mudah di-PHK (easy hiring, easy firing)
(Wahyu Atmadji/CN26/SM Network)
Page 175 of 185.
