Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 174
Penolakan terhadap RUU Ciptaker sebelumnya juga disampaikan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Alasannya, karena perubahan aturan terkait upah
minimum.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja tak lagi
diatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya
berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).
"Ada yang bilang UMP, ada tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh buruh, kecuali
untuk DKI Jakarta dan Yogyakarta. Di luar itu, UMP biasanya tidak digunakan. Kalau
dipaksakan jadi turun," ungkap Said, Minggu (16/2).
Ia mencontohkan saat ini upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,4 juta
dan Karawang Rp4,5 juta. Namun, jika mengacu pada UMP Jawa Barat yang hanya
Rp1,8 juta, artinya akan ada potensi pengurangan penghasilan bagi buruh usai
Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.
(psp/ain).
Page 173 of 185.
