Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 170
Title FPI SOAL OMNIBUS LAW: INI NEGARA KEKUASAAN, BUKAN LAGI HUKUM
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217142345-12-475369/fpi-soa l-omnibus-
Page/URL
law-ini-negara-kekuasaan-bukan-lagi-hukum
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) berpendapat Rancangan Undang-undang
Omnibus Law Cipta Kerja membuktikan pemerintah menggunakan kekuasaan untuk
menabrak ketentuan hukum.
Diketahui, Pasal 170 UU Omnibus Law Ciptaker menuai polemik karena memuat
aturan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah UU lain. Naskah RUU ini
sendiri sudah diserahkan Pemerintah untuk dibahas di DPR.
"Jelas sekali ini membuktikan sudah menjadi negara kekuasaan bukan lagi negara
hukum," kata Sekretaris Umum FPI Munarman, melalui keterangan pers yang
diterima, Senin (17/2).
Ia, yang merupakan mantan pengacara publik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) itu, juga menyebut isi dari Omnibus Law bertentangan dengan
prinsip kerakyatan yang kerap ditonjolkan rezim.
Sejumlah poin-poin yang dipersoalkan dalam aturan itu, misalnya, adalah
penghilangan perizinan lingkungan, penghapusan cuti panjang pekerja,
penghapusan upah bagi buruh sakit, karpet merah untuk pebisnis batubara.
"Semua retorika dan pencitraan kerakyatan hanya omong kosong dan
pembohongan publik," cetus Munarman.
Ia juga mengkritik sikap Parlemen yang seakan tidak berdaya menindaklanjuti
keinginan pemerintah terkait UU ini. Menurut dia, parlemen sudah tidak berfungsi
lagi sebagaimana mestinya.
"Semua sistem ketatanegaraan sudah keropos digerogoti oleh kelompok yang
paling sering teriak 'Aku Pancasila'," ucap dia.
Buruh menolak Omnibus Law karena ketentuannya merugikan mereka dan
memberi karpet merah kepada pengusaha. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
"Ternyata hanya sekadar tikus politik yang rebutan remah-remah untuk mengisi
perut," sindirnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada kemungkinan salah ketik
dalam draf Omnibus Law Ciptaker.
Page 169 of 185.
