Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 82
Dengan begitu, DPR dapat menerima kritik secara langsung terkait poin-poin yang
dianggap bermasalah.
Timboel khawatir, seandainya pembahasan RUU Cipta Kerja bersifat tertutup, DPR
akan dihujani oleh kritik dan prasangka oleh masyarakat. Masyarakat akan
mempertanyakan kualitas undang-undang yang nantinya akan terbit.
"Dengan pasal yang akan dibahas berjumlah seribuan, untuk memastikan efektivitas
dan kualitas, seluruh komisi dan masyarakat harus dilibatkan, tidak hanya di baleg
(badan legislasi)," tuturnya.
Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja
beserta naskah akademik ke DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan
pembahasan RUU ini akan melibatkan tujuh komisi lantaran menyangkut banyak
klaster.
Adapun RUU ini berisi 78 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal. Mengingat
banyaknya pasal yang akan dibahas, Puan meminta pemerintah segera
mensosialisasikan naskah akademik RUU Cipta Kerja kepada masyarakat. "Jangan
sampai draf belum tersosialisasi, menunjukkan prasangka yang lain," katanya.
Page 81 of 185.
