Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 77
Demikian juga dengan proses PHK yang dipermudah seperti pasal 161 yaitu
pelanggaran peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tanpa lagi harus
diberikan surat peringatan. Pasal 168 tentang mangkir lima hari berturut-turut tanpa
lagi ada kewajiban pengusaha memanggil kerja dua kali secara patut dan layak.
Dia menilai, banyak lagi yang harus dikritisi dalam RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja seperti nilai kompensasi PHK yang sebelumnya diatur UU Nomor 13
Tahun 2003, di draft RUU justru kewenangan ada di tangan pemerintah eksekutif
melalui peraturan pemerintah.
"Jadi, nanti pemerintah bisa mengubah kompensasi PHK sendiri. Masih banyak hal
lain yang harus dikritisi karena memang banyak hal yang turun. Oleh karenanya
memang proses perundingan draft RUU ini antara DPR dan pemerintah menjadi hal
penting untuk dikawal oleh masyarakat." tegasnya.
Menurut BPJS Watch, Komisi IX DPR RI pernah berjanji kepada Serikat Pekerja atau
buruh untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah secara terbuka. Tentunya
janji ini biasa dilakukan dengan membolehkan masyarakat menyaksikannya dari
mimbar atas atau balkon di Gedung Legislatif DPR RI.
Namun dalam tata tertib (tatib) DPR ada juga mekanisme pembahasan yang
dilakukan tertutup dan ini menjadi hal lumrah dilakukan.
"Nah untuk pembahasan tertutup, saya kira ini yang harus diminimalisir. Semoga
semuanya bisa diakses langsung oleh publik," ujarnya Pasalnya, keterbukaan akses
penting sekali mengingat draft RUU Omnibus Law yang dibuat pemerintah sangat
rahasia dan sulit diakses publik.
Timboel juga menjelaskan, sebelumnya dalam Surat Keputusan (SK) Menko
Perekenomian Nomor 121 Tahun 2020, dalam pasal 2-nya disebut tugas tim yang
melibatkan para Serikat Pekerja atau buruh akam membuat substansi RUU dan
regulasi.
Kenyataannya saat implementasi tidak berjalan sesuai SK. "Surat Keputusan Nomor
121 itu hanya basa-basi," tegasnya.
Adapun catatan penting keterbukaan pembahasan RUU Omnibus Law, menurut
BPJS Watch akan sangat berperan untuk memastikan beberapa hal, antara lain:
1. Adanya keterbukaan dari anggota DPR dalam pembahasan RUU tersebut
sehingga publik tahu pembahasan pasal per pasal dan argumentasinya serta
kaitannya dengan UU Nomor 13, UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24
Tahun 2011 yang masih eksis saat ini.
Page 76 of 185.
