Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 76
Title BPJS WATCH DESAK PEMERINTAH DAN DPR TRANSPARAN SOAL OMNIBUS LAW
Media Name kompas.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/02/17/080900026/bpjs-watch-desak-pe merintah-
Page/URL
dan-dpr-transparan-soal-omnibus-law-
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA, - Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
Watch Timboel Siregar berpendapat, Rancangan Undang-Undang ( RUU )
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut harus transparan dan dapat diakses ke
publik. Termasuk ke Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB).
Menurut dia, apabila pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan tertutup maka
akan terjadi prasangka buruk dan kualitas undang-undang nantinya akan rendah
dan mudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
"Saya kira dengan pasal yang akan dibahas sedemikian banyak (seribuan pasal)
maka untuk memastikan efektivitas dan kualitas pembahasannya maka seharusnya
seluruh komisi dilibatkan berdasarkan klasternya, tidak hanya dibahas di Baleg,"
katanya dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Jakarta, Minggu
(16/2/2020).
"Pembahasan draft ini harus benar-benar dicermati dan tidak dicepat-cepatin
sehingga kualitasnya menjadi rendah," lanjut Timboel.
RUU Omnibus Law telah diserahkan pemerintah ke DPR RI. Pemerintah pun
memnta DPR segera membahas RUU tersebut sehingga ditargetkan dalam tiga
bulan selesai.
Menurut dia, persoalan RUU Omnibus Law ini ada di ranah formil dan materil.
Secara formil, pembuatan draft RUU ini dilakukan dengan tidak transparan. Naskah
akademik tidak terpublikasi, peran serta masyarakat tidak terakomodir, draft RUU
yang muncul terus berganti sehingga kerap kali disebut hoaks.
Demikian juga dengan materialnya yaitu substansi pasal-pasal di draft RUU ini
khususnya di klaster ketenagakerjaan, menyiratkan secara terang-terangan
penurunan manfaat kepada pekerja.
Sebagai contoh, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
menghilangkan penggantian hak dan tertulis di pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta menurunkan nilai penghargaan masa
kerja (pasal 156 ayat 3) menjadi maksimal 8 kali.
Page 75 of 185.
