Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 71
Sementara upah minimum provinsi (UMP) masih tercantum dalam pasal 88 C yang
berbunyi gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
"Ada yang bilang UMP ada, tapi itu tak dibutuhkan oleh buruh kecuali DKI Jakarta
dan DIY. Di luar itu, UMP tidak dipakai. Yang dipakai UMK dan upah minimum
sektoral," katanya.
Menurutnya, dalam RUU Cipta kerja, UMK dan UMSK yang selama ini berlaku
dihapus. Berarti upah minimum hilang.
Kalau dipaksakan UMP Jawa Barat Rp 1,8 juta, katanya, UMK Kabupaten Bekasi
yang besarnya Rp 4,4 juta, jadi turun.
Poin kedua yang ditolak adalah terkait pesangon. Dia memprotes ketentuan yang
menyebutkan besaran pesangon yang harus dibayarkan maskimal hanya 17 kali
gaji.
Ketiga, Said menyebut draft RUU Cipta Kerja membebaskan penggunaan tenaga
kerja outsourcing di semua jenis pekerjaan dengan jam kerja tak terbatas.
"RUU cipta kerja bolehkan karyawan kontrak dan outsourcing bebas. Itu
nyambung ke yang sebelumnya, berarti hilangkan pesangon dong. Bu Menaker
bilang ada sweetener 5 bulan. Kita enggak butuh itu, butuhnya job security dan
salary security," katanya.
Keempat, jam kerja yang dinilainya eksploitatif. Kelima, adanya potensi
penggunaan tenaga kerja asing (TKA) unskilled workers atau buruh kasar.
"Jadi tak perlu izin tertulis menteri. Pakai izin menteri saja masuk TKA China di
proyek Meikarta ketahuan tuh gara-gara corona. Kalau itu dihapus, maka mudah
TKA buruh kasar masuk," kata dia.
Selanjutnya, Said memprotes poin mengenai ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) yang menurutnya dipermudah.
Ketujuh, berkurangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya jaminan
kesehatan dan jaminan pensiun. Lalu, penggunaan karyawan kontrak yang tak
terbatas.
"Pekerja sakit. Pekerja yang dapat haid. UU 13 tahun 2003, 2 hari haid upah
dibayar. Yang keluarga nikah, orang tua meninggal libur 1 hari tidak dipotong gaji.
Di Omnibus law tidak dibayar," kata dia.
Terakhir, soal sanksi pidana yang, kata dia, dihilangkan. Menurutnya, belum ada
pasal yang menyebutkan bahwa pengusaha akan mendapat sanksi apabila telat
membayar upah maupun tak memberi pesangon.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena
Wea, juga mengungkapkan hal yang sama dengan Said Iqbal.
Page 70 of 185.
