Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 69
Omnibus law sebagai tatanan simetris, rasional, sistemik, tidaklah imun dari relasi
kekuatan-kekuatan (power relationships) di negeri ini. Ada kekuatan formal dan ada
pula kekuatan nonformal. Ketika masalah, perkara, atau sengketa muncul (tak
terhindarkan) sebagai akibat pemberlakuan omnibus law dipastikan pemerintah--
melalui lembaga-lembaga formal--akan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya
agar kepentingannya terlindungi. Masyarakat--terkena dampak--akan melihatnya
sebagai ketidakadilan karena "tindakan sewenang-wenang" pemerintah. Para
advokat -sebagai pembela pemerintah atau pembela rakyat--bekerja secara
profesional demi nasib kliennya masing-masing. Ketika suatu perkara sampai di
pengadilan, hakim mungkin membuat putusan (vonis) atas pertimbangan
keyakinannya, tetapi bisa pula berkiblat pada teks-teks omnibus law.
Dalam situasi kompleks demikian, tidaklah mudah menjadikan omnibus law
sebagai sistem hukum nasional. Siapa pun tidak boleh terkorbankan karena
omnibus law . Keterbukaan, kejujuran, kenasionalan, sikap populis, perlu
dikedepankan.
Wallahu a'lam.
(mhd).
Page 68 of 185.
