Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 73
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Elen, Presiden Joko Widodo kemudian
selalu menegaskan perlu adanya pembukaan lapangan kerja baru.
Hal ini itu disampaikan Elen dalam diskusi RUU Omnibus Law Cipta Kerja di
Gedung Asta Gatra, Komplek Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta
Pusat, Kamis (13/2/2020) malam.
"Ada 45 juta orang angkatan kerja yang bekerja tidak penuh, alias 38,3 persen. Dia
tidak tercover penuh dengan Undang-Undang Tenaga kerja. Jumlah ini harus
dipikirkan," kata Elen.
Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan, Kemenakertrans,
Amelia Diatri Tuangga Dewi, menyebut Omnibus Law merupakan kompilasi dari
banyak Undang-undang untuk mengatasi undang-undang yang tumpang tindih.
Omnibus Law juga berangkat dari situasi perubahan cepat dunia saat ini yang
harus direspon dengan cepat pula.
"Melalui Omnibus Law , mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat
dilakukan. Misalnya saja, melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan
manusia," ujar Amelia dalam pernyataannya, Kamis (13/2/2020) lalu.
Amelia juga menjelaskan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap
mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja.
Adapun terkait pernyataan bahwa Omnibus Law RUU Cipta kerja ini tertutup dari
publik, ia menanggapi bahwa hal ini bukan ditutup-tutupi, namun memang belum
waktunya untuk dibuka ke publik karena masih pada tahap identifikasi masalah.
"Ketika sudah rampung keseluruhan draftnya dan diberikan kepada DPR untuk
dibahas, barulah draft RUU tersebut dapat dikritisi atau ditanggapi oleh publik
melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.
(tribunnetwork/ria/seni/wly/cep).
Page 72 of 185.
