Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 72
Ia mengaku sangat terkejut dengan isi draf Omnibus Law Cipta Kerja karena
banyak poin yang merugikan buruh.
"Saya masih teringat cita-cita ayahanda Almarhum Jacob Nuwa Wea saat
menyusun UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakaerjaan. Aturan ini dibuat saat
Jacob Nuwa Wea menjabat Menakertrans di era Presiden Megawati," ujar Andi di
Jakarta, Minggu (16/2/2020).
"Isinya sangat melindungi nasib buruh, berbeda 180 derajat dengan Omnibus Law
Cipta Kerja yang justru menyulitkan nasib buruh," sambungnya.
Menurutnya, ada banyak hak buruh yang dihapus tak lagi berlaku dengan hadirnya
omnibus law tersebut, seperti perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak,
outsourcing, upah minimum, dan pesangon.
Selain itu, aturan tenaga kerja asing, sistem kerja dari long life menjadi fleksibel,
serta soal jaminan sosial.
"Aturan yang membela nasib buruh dengan membatasi masa kontrak kerja,
pesangon yang memadai, outsourcing terbatas untuk 5 jenis pekerjaan, sanksi
pidana untuk pengusaha yang tidak menaati aturan dalam UU No 13 Tahun 2013,
kenapa itu semua harus dihapuskan?," paparnya.
Andi pun menyebut serikat buruh hingga saat ini tidak pernah diajak berdiskusi
dalam Omnibus Law Cipta Kerja, meski pemerintah mengklaim telah
berkomunikasi.
"Sebutkan dengan jelas pimpinan buruh yang terlibat dari awal penyusunan RUU
Cipta Kerja, jangan mengada-ada," ucapnya.
Sekretaris Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Afif Johan juga
memprotes hal yang sama.
Ia mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Dalam proses pembuatan RUU Omnibus, Undang-undang Cipta Karya ini, kurang
transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara keseluruhan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Surat Presiden (Surpres) terkait draft omnibus law
cipta lapangan kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan disampaikan
kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (13/2/2020) lalu.
Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik Hukum Keamanan Kemenko
Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, saat ini ada 45 juta orang angkatan kerja
yang bekerja tidak penuh.
Jumlah itu terjadi karena mereka disebut tidak tercover penuh oleh Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
Page 71 of 185.
