Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1528609/18/omnibus-law-dan-sistem- hukum-
Page/URL
nasional-1581874042
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Guru Besar Ilmu Hukum UGM KORAN SINDO edisi 31 Januari 2020 menurunkan
Tajuk, "Omnibus Law Harus Transparan". Pemerintah harus terbuka dan melibatkan
banyak pihak dalam penyusunan omnibus law . Pemerintah daerah, akademisi,
universitas, dan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi perlu dilibatkan, agar
tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pastilah semua pihak sependapat tentang pentingnya transparansi. Dapat
dinyatakan bahwa transparansi pembuatan omnibus law merupakan prasyarat
terwujudnya legitimasi publik. Bukankah omnibus law dimaksudkan untuk
menyejahterakan masyarakat? Maka masyarakat--siapa pun dan dalam posisi
apapun--selagi ada kompetensi mesti dilibatkan dalam proses pembuatannya.

Dalam rangka Dies Natalis Ke-74 Fakultas Hukum UGM pada 13 Februari 2020
diselenggarakan seminar nasional "Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di
Indonesia". Melengkapi pendapat para pakar, izinkan saya membicarakan sisi lain
yang tak kalah pentingnya, yakni terwujudnya sistem hukum nasional.

Oleh pemerintah diharapkan omnibus law dapat digunakan sebagai "sapu jagat"
untuk menyapu seluruh regulasi-regulasi bermasalah. Dicermati, banyak regulasi
tumpang-tindih. Masalah demikian itu menghambat akses pelayanan publik dan
kemudahan investasi. Implikasinya, program percepatan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Dengan omnibus law ,
direncanakan akan diselaraskan 82 undang-undang dan 1.194 pasal.

Bicara perihal sistem hukum, identik bicara hukum sebagai teks, perundang-
undangan, (disebut legislated law ). Diidealkan, berdasarkan sistem hukum,
seluruh aspek kehidupan bernegara hukum dapat dikelola dan dikendalikan sesuai
skema yang diatur dalam perundang-undangan.

Omnibus law digadang-gadang menjadi instrumen untuk pengendalian seluruh
regulasi, agar sesuai dengan skema (politik hukum) pemerintah dalam hal investasi,
perpajakan, ketenagakerjaan, dan substansi lainnya. Bila yang diskemakan adalah
peningkatan investasi dan peningkatan perolehan pajak, maka seluruh regulasi
wajib disinkronkan dengan skema tersebut. Sebaliknya, bila ada regulasi yang tidak
selaras (berseberangan) dengan skema omnibus law , maka terkategorikan

Page 66 of 185.