Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 62
Padahal, di dalam UU No 13 Tahun 2003, besaran uang penghargaan terbagi
menjadi 8 periode. Dengan periode masa kerja paling lama adalah 24 tahun atau
lebih, dengan uang penghargaan sebesar 10 bulan upah.
Dalam aturan yang berlaku saat ini, pekerja memiliki hak untuk mengajukan
gugatan kepada pemberi kerja ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal ini diatur dalam Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai
Ketenagakerjaan.
"Apabila pekerja atau buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2, pekerja atau buruh yang
bersangkutan dapapt mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial," tulis beleid tersebut.
Akan tetapi, dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah memutuskan
untuk menghapus ketentuan mengenai hak pekerja tersebut.
Pemerintah menghapus pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dihapus. Pasal ini mengatur mengenai jenis pekerja kontrak.
Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono, dengan dihapusnya pasal tersebut, maka
penggunaan pekerja kontrak yang dalam UU disebut perjanjian kerja waktu tertentu
bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.
"Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa
dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," katanya
dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/2/2020).
Padahal, lanjut dia, dalam UU Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat
digunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Seperti, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan
yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama tiga tahun.
Selanjutnya, pasal tersebut juga mengatur pekerjaan yang bersifat musiman atau
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Melalui draf RUU ini juga, pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar
untuk memberikan bonus kepada pekerjanya.
Aturan mengenai pemberian gaji ini diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan
lainnya.
Page 61 of 185.
