Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 59

Title          BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA!
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      17 Februari 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4901694/buruh-tolak-om nibus-law-cipta-
               Page/URL
                              kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative








               Jakarta  -  Pemerintah terus mempercepat penyelesaian Rencana Undang-undang
               (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Kini RUU Ciptaker sudah masuk ke DPR.

                Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) justru menolak RUU Ciptaker.
               Para buruh menilai justru RUU ini memberikan ketidakpastian kerja, jaminan sosial,
               dan pendapatan.

                "Di dalam RUU Cipta Kerja ini, tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial,
               kepastian pendapatan," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal, di Ballroom Hotel Mega
               Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).


                Bahkan, buruh juga menolak duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas
               omnibus law RUU Ciptaker. Said mengatakan, buruh tidak akan pernah mau
               berdiskusi soal RUU ini karena mereka tegas menolak RUU itu.

                "Jadi kami tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pandangan, tidak juga
               bersedia masuk ke dalam tim. Dengan demikian, melalui kawan-kawan media,
               dengan tegas kami menyatakan tidak pernah dan tidak akan masuk ke tim Menko
               Perekonomian dalam bahasan RUU Cipta Kerja omnibus law yang drafnya sudah
               resmi disampaikan Menko Perekonomian, perwakilan pemerintah, kepada pimpinan
               DPR," kata Said.

                "KSPI tidak bertanggung jawab satu pasal pun terhadap isinya," tegasnya.

               Said menilai setidaknya ada sembilan poin yang ditolak dan dinilai membebani para
               pekerja yang masuk dalam RUU Ciptaker. Apa saja?


               Poin pertama menurut Said adalah terkait upah minimum. Justru, dalam RUU ini
               upah minimum untuk buruh jumlahnya menjadi semakin kecil.


               Pasalnya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah sektoral kabupaten/kota
               (UMSK) yang dihapuskan. Sementara itu, untuk upah minimum ditetapkan lewat
               upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam pasal 88 C yang berbunyi
               gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.










                                                       Page 58 of 185.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64