Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 60
"Dalam RUU Cipta kerja UMK dan UMSK yang selama ini berlaku dihapus. Berarti
upah minimum hilang. Kalau dipaksakan UMP Jawa Barat Rp1,8 juta, UMK
Kabupaten Bekasi Rp4,4 juta, masa turun upah mereka," ungkap Said.
Kemudian, Said menolak aturan mengenai pesangon dalam RUU Ciptaker. Pasalnya
besaran pesangon yang harus dibayarkan perusahaan maksimalnya hanya 17 kali
gaji, padahal harusnya bisa hingga 34 kali gaji kalau ada pekerja yang terkena PHK
karena kesalahan perusahaan.
Berikutnya, Said menolak aturan yang menyebutkan bahwa hak perusahaan untuk
menggunakan pegawai outsource dengan kuota tidak terbatas. Dalam aturan baru
tersebut perusahaan dibebaskan untuk menambah karyawan outsource di berbagai
bidang bahkan bekerja sebagai profesi inti dan strategis dalam sebuah perusahaan.
"Pengunaan outsource yang bebas untuk semua jenis kerja dan waktu yang tak
terbatas. Ini kenapa malah dibenarkan, berarti karyawan outsource bisa kerja di
profesi yang core-nya. Ini ko bisa seperti ini," sebut Said.
Kemudian Said pun menolak aturan mengenai upah sesuai jam kerja. Pasalnya hal
ini memicu perusahaa menetapkan waktu kerja yang eksploitatif dan berlebihan.
Berikutnya, Said juga menolak adanya potensi penggunaan tenaga kerja asing
(TKA) unskilled workers atau buruh kasar. Menurutnya dalam RUU Ciptaker, TKA
bisa masuk ke Indonesia tanpa izin tertulis Menteri Ketenagakerjaan.
"Jadi tak perlu izin tertulis Menteri. Pakai izin menteri saja masuk TKA China di
proyek Meikarta malah ketahuan tuh gara-gara Corona. Kalau itu dihapus, maka
makin aja mudah TKA buruh kasar masuk," kata Said.
Selanjutnya, Said juga menolak ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
menurutnya makin dimudahkan dalam RUU Ciptaker. Kemudian hal yang juga
ditolak adalah berkurangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya jaminan
kesehatan dan jaminan pensiun.
Lalu, ada juga aturan mengenai penggunaan karyawan kontrak yang tak terbatas
ditolak Said. Terakhir, Said juga menolak RUU Ciptaker menghilangkan pasal
mengenai sanksi pidana untuk pengusaha yang telat membayar upah maupun
pesangon.
Page 59 of 185.
