Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title PAK JOKOWI, INI ADA 4 PASAL KRUSIAL DI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/290404-pak-jokowi-ini-ada-4-pas al-krusial-di-
Page/URL
omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pemerintah menginginkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus
Law bisa berlangsung dengan cepat.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal agar pembahasannya dapat
tuntas dalam 100 hari. Jokowi siap mengacungkan dua jempol kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun bila melihat banyaknya pro kontra yang menyertai pembahasan RUU ini,
target 100 hari sulit tercapai. Belum lagi ada sejumlah pasal yang ditolak kaum
buruh dan juga pengusaha.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa draft RUU Omnibus Law
Cipta Kerja memiliki 4 pasal krusial bila melihat dari substansi ketenagakerjaan.

"Pertama saya lihat Pasal 88D terkait kenaikan upah minimum berdasarkan pada
pertumbuhan ekonomi daerah berbahaya bagi daya beli masyarakat. Kalau daerah
pertumbuhan ekonominya negatif seperti kita lihat di Papua 2019 lalu, maka tahun
depan upahnya justru minus. Ekonomi daerah bukan makin membaik tapi justru
memburuk karena konsumsi rumah tangga turun," ungkapnya kepada Media
Indonesia, Minggu (16/2).

Lebih lanjut, Bima menambahkan bahwa Pasal 88E terkait upah minimum padat
karya yang diatur terpisah, juga dikatakan sangat mengkawatirkan. Hal ini
dikarenakan dapat memicu terjadinya rezim upah murah yang merugikan pekerja
khususnya di sektor tekstil pakaian jadi dan alas kaki.

"Selain itu, Pasal 42 ayat 3 soal kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk
perusahaan startup. Ini kan aneh. Startup katanya mau berdayakan talent lokal.
Faktanya justru mau undang TKA," lanjutnya.

Terakhir, Bima mengatakan bahwa ada pasal yang dihapus yakni Pasal 66 dalam
UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Hal ini berkaitan dengan membuat batasan
outsourcing atau perusahaan alih daya yang saat ini berubah menjadi tidak adanya
pengaturan.

Page 73 of 185.