Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Tidak hanya itu, kata Iqbal, kenaikan upah minimum hanya didasarkan pada
pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Padahal sebelumnya, ujar dia, kenaikan
upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi nasional.

Karena itu, Iqbal mengatakan, jika RUU ini disahkan, maka diberlakukan kembali
kebijakan upah murah dan buruh akan semakin miskin. "Serta KHL berdasarkan
survei pasar akan hilang berarti tidak bisa lagi dihitung kebutuhan riil minimum
seorang buruh berapa?" tuturnya.

Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja memuat ketentuan upah minimum padat karya.
Artinya, kata dia, akan ada upah di bawah upah minimum. Padahal, ujar Iqbal,
fungsi upah minimum sendiri merupakan jaring pengaman, tidak boleh ada upah
yang nilainya di bawah upah minimum.

Menurut dia, Negara bertindak otoriter dalam menetapkan upah minimum. Karena,
kata dia, dalam RUU Cipta Kerja, gubernur diancam akan dijatuhi sanksi kalau tidak
menetapkan upah minimum sesuai dengan undang-undang ini. "Ini jelas melanggar
Konvensi ILO, yang menyebut penentuan upah minimum harus dirundingkan dalam
Dewan Pengupahan," tuturnya.

Dia melanjutkan, Upah minimum semakin tidak lagi berarti, karena sanksi pidana
bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Dia
membeberkan, dalam Undang-undang 13/2003, jika membayar upah di bawah upah
minimum, pengusaha bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda
paling banyak 400 juta.

"Karena tidak ada sanksi pidana, pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh
semurah-murahnya, jadi RUU ini dengan sangat jelas telah menghilangkan makna
upah minimum sebagai jaring pengaman safety net agar buruh tidak absolut miskin.
Negara telah lalai dan gagal melindungi buruh dan rakyat kecil," ujarnya.

Kemudian, dia mengatakan, RUU Cipta Kerja juga mengatur UMKM boleh membayar
upah di bawah upah minimum. "Dengan demikian, siapa yang akan memberikan
perlindungan terhadap pekerja di UMKM? Bagaimanapun, perusahaan UMKM akan
seenak-enaknya membayar upah buruh," ungkapnya.

Belum lagi, kata dia, pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, perempuan
yang haid, menikah dan menikahkan anak, menjankan tugas negara, hingga
menjalankan tugas serikat pekerja upahnya tidak dibayar. Padahal, kata dia, dalam
UU 13/2003 pekerja yang tidak masuk kerja karena hal tersebut di atas upahnya
tetap dibayar.

Selain itu, kata dia, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar
upah. Padahal dalam UU 13/2003, pengusaha yang terlambat membayar upah bisa
dikenakan denda keterlambatan. "Dampaknya, pengusaha akan semena-mena
dalam membayar upah kepada buruh," imbuhnya.

Page 86 of 185.