Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title 9 POIN KONTROVERSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA VERSI KSPI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1528756/12/9-poin-kontroversial-om nibus-law-
Page/URL
cipta-kerja-versi-kspi-1581905366
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap sembilan poin
kontroversial dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja. Maka itu, KSPI menolak draf Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan
pemerintahan ke DPR, pekan lalu.

Berikut ini sembilan poin kontroversial tersebut:

1. Hilangnya Upah Minimum

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, hal tersebut terlihat dengan munculnya pasal
yang menyebutkan bahwa upah didasarkan per satuan waktu. Dia mengatakan,
ketentuan itu membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per
jam, lanjut dia, otomatis upah minimum akan hilang.

Selain itu, kata dia, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada
Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan demikian, lanjut dia, Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
dihapus.

Padahal, kata dia, UMP tidak dibutuhkan dan tidak ada daerah di seluruh wilayah
Indonesia pengusahanya membayar pakai UMP, tetapi mereka membayar upah
minimum buruh dengan menggunakan UMK atau UMSK, kecuali di DKI Jakarta dan
Yogjakarta. "Dengan kata lain, berarti RUU ini menghilangkan upah minimum,"
ujarnya.

Dia pun memberikan contoh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020
sebesar Rp1,81 juta. Angka itu, kata dia, jauh lebih rendah dibandingkan dengan
UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp
4.589.708, sementara di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961. "Jika yang
berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini 4,5 juta bisa
turun menjadi hanya 1,81 juta," kata Iqbal.

Page 85 of 185.