Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

2. Hilangnya Pesangon"Siapa bilang di RUU Cipta Kerja pesangon tidak hilang?
Kalau kita baca secara keseluruhan dari RUU ini, pesangon akan hilang," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, karena penggunaan pekerja outsourcing dan pekerja kontrak
seumur hidup dibebaskan sebebas-bebasnya. Dia mengatakan, outsourcing dan
kontrak tidak mendapatkan pesangon. "Dengan sendirinya, pesangon akan hilang,"
ungkapnya.

Dia menambahkan, selama ini yang dimaksud pesangon ada tiga komponen.
Pertama, uang pesangon itu sendiri. Kedua, penghargaan masa kerja, dan yang
ketiga penggantian hak. "Dalam RUU Cipta Kerja, uang penggantian hak
dihilangkan. Sedangkan uang penghargaan masa kerja dari maksimal 10 bulan
hanya menjadi 8 bulan," bebernya.

Selain itu, kata dia, ketentuan pesangon dalam Pasal 161 UU 13/2003 dihapus.
Dengan demikian, lanjut Iqbal, pekerja yang di PHK karena mendapatkan Surat
Peringatan Ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. "Ketentuan pesangon dalam
Pasal 162 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang mengundurkan diri
tidak mendapatkan apa-apa," ujarnya.

Dampak lain dari dihapusnya ketentuan pesangon itu adalah pekerja yang di-PHK
karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan
kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon.

Di samping itu, pekerja yang di-PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun, atau
keadaan memaksa (force majeur), tidak lagi mendapatkan pesangon. Lalu, pekerja
yang di-PHK karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon.

Selain itu, pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan
sejumlah uang sebagai pesangon. Selanjutnya, pekerja yang di-PHK karena
memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon.

"Ketentuan pesangon dalam Pasal 172 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di-PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat
akibat kecelakaan kerja ketika di-PHK tidak lagi mendapatkan pesagon. Dari
penjelasan di atas maka pesangon hilang," ungkapnya.

3. PHK Sangat Mudah Dilakukan

Iqbal mengatakan, dalam UU 13/2003 diatur, pengusaha, pekerja/buruh, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan
agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. "Tetapi alam RUU Cipta Kerja,
ketentuan yang mengatur segala upaya agar tidak terjadi PHK ini dihilangkan,"
ujarnya.

Dampaknya, lanjut dia, PHK semakin mudah dilakukan. Dia mengungkapkan jika
dalam UU 13/2003 jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa izin hanya mencakup 4

Page 87 of 185.