Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

jabatan tertentu. Hal ini menjadi pintu masuk bagi TKA buruh kasar yang tidak
memiliki keterampilan untuk masuk ke Indonesia.

Jika sebelumnya TKA dilarang untuk jabatan tertentu, dalam RUU Cipta Kerja
jabatan tertentu untuk lembaga pendidikan dihilangkan. Ini artinya, sektor dan
dosen asing bebas masuk. Bahkan tenaga administrasi di lembaga pendidikan bisa
diisi TKA.

8. Hilangnya Jaminan Sosial

Dia menjelaskan, akibat penggunaan buruh kontrak, outsourcing, dan upah
dibayarkan per satuan waktu (upah per jam), maka jaminan kesehatan dan jaminan
pensiun akan hilang.

9. Sanksi Pidana Hilang

Dia mengatakan, dalam UU 13/2003, pengusaha yang tidak memberikan kepada
pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling
sedikit 1 tahun dan paling 5 tahun dan/atau dengan paling sedikit 100 juta dan
paling banyak 500 juta. "Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana ini dihilangkan,"
ujarnya.

Dalam UU 13/2003, pengusaha yang melanggar ketentuan berikut ini: (a)
mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang
ditunjuk, (b) membayar upah lebih rendah dari upah minimum, (c) kewajiban untuk
membayar pesangon kepada buruh yang di PHK; dipidana dengan pidana penjara
paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100
juta dan paling banyak 400 juta. "Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana untuk
pelanggaran hal-hal tersebut di atas dihilangkan," imbuhnya.

Dalam UU 13/2003, pengusaha yang melanggar ketentuan berikut ini: (a) lembaga
penempatan tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan
tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, (b)
pemberi kerja TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar
kompetensi yang berlaku, (c) pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja
warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping yang dipekerjakan untuk alih
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan
dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, (d) kewajiban pengusaha terhadap
pekerja perempuan yang dipekerjakan di malam hari; dipidana dengan pidana
penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling
sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana
untuk pelanggaran hal-hal tersebut di atas dihilangkan. "Selain itu, masih banyak
sanksi pidana lain yang dihapus dalam RUU Cipta Kerja," kata Said Iqbal.

(zik)

Page 90 of 185.