Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 95
Title BINGUNGNYA PKS OMNIBUS LAW MUNGKINKAN JOKOWI UBAH UU LEWAT PP
Media Name detik.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://news.detik.com/berita/4901839/bingungnya-pks-omnibus-law-mungk inkan-
Page/URL
jokowi-ubah-uu-lewat-pp
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - PKS mengomentari salah satu isi omnibus law Cipta Kerja , yang
memberi kewenangan presiden ubah Undang-undang dengan peraturan pemerintah
(PP). Bagi PKS, aturan itu aneh karena mengubah UU merupakan domain dari
legislatif.
"Ide tentang Presiden bisa mengubah undang-undang dengan PP aneh. Level UU di
atas PP. UU domainnya legislatif," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat
dihubungi, Minggu (16/2/2020) malam.
Bagi Mardani, publik perlu mencermati isi Omnibus law tersebut karena bisa
mengubah peraturan yang sudah ada. "Dampaknya signifikan," ucap Mardani.
Selain itu, Mardani mengkritik proses omnibus law secara umum. Ada hal-hal yang
disebut Mardani aneh.
"Untuk bab omnibus law terasa kian aneh. Selain mazhab yang tidak jelas,
mestinya UU induk tidak dimasukkan dan tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang
direvisi," ucap Mardani.
Diberitakan, Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan
Presiden Joko Widodo yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan
Pemerintah (PP). Padahal sesuai aturan, yang berhak mengubah UU adalah DPR-
Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini
Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini
dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam
Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 170 ayat 1.
Pasal 4 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan Cipta Kerja. Yaittu: a.
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c. kemudahan, pemberdayaan, dan
perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan d. peningkatan investasi pemerintah
dan percepatan proyek strategis nasional.
Page 94 of 185.
