Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 98
Pemerintah hanya mengatakan bahwa Omnibus Law RUU tersebut dibuat agar
regulasi tidak tumpang tindih dan jaminan pekerja yang lebih baik.
"Tapi faktanya kosong," kata dia.
Selain itu, Sabda juga menyebut Menko Perekonomian telah mencatut nama
serikat pekerja terkait penerbitan SK Nomor 121 Tahun 2020 tentang pembentukan
tim pembahasan RUU Cipta Kerja.
Surat tersebut dikeluarkan pada 11 Februari, sedangkan draf naskah sudah
diserahkan ke DPR pada 12 Februari.
"Buat apa ada tim itu? Akal-akalan pemerintah seolah libatkan serikat pekerja,
padahal tidak," kata dia.
Adapun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Omnibus Law RUU
Cipta Kerja karena dianggap tidak memiliki tiga hal.
Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau
perlindungan terhadap pendapatan, serta social security atau jaminan sosial
terhadap pekerjaan.
Alasannya pun cukup banyak, setidaknya ada 9 alasan mengapa mereka menolak
Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Kesembilan alasan itu adalah soal hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon,
penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas
waktu.
Kemudian jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak
terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), PHK yang dipermudah, hilangnya
jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi
pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan..
Page 97 of 185.
