Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 101
Title BURUH KECEWA TAK DILIBATKAN DALAM PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name liputan6.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4180484/buruh-kecewa-tak-dilibatk an-dalam-
Page/URL
pembahasan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad
Rusdi menyebut KPSI tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan
pemerintah.
Ia menilai proses pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup
melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-
undang," ungkapnya dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta
Pusat, seperti ditulis Senin (17/2).
Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak
dilibatkannya perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta
Kerja.
"KSPI tidak pernah di undang dan tidak pernah di minta pandangan oleh Menko
perekonomian, masuk ke dalam tim yang di bentuk berdasarkan SK Menko
Perekonomian No 121 Tahun 2020," tegasnya.
Ia pun, memastikan bahwa KPSI tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasal di
Omnibus Law Cipta Kerja. "Karena drafnya sendiri sudah diserahkan pemerintah ke
pimpinan DPR RI ibu Puan Maharani," pungkasnya.
Akan tetapi, pernyataaan berbeda dikemukakam oleh Menteri Koordinator bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto yang memastikan pembahasan mengenai
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh
konfederasi serikat pekerja. Sehingga menurutnya sudah tidak ada lagi masalah
mengenai isi daripada draf omnibus law tersebut.
"Jadi beberapa konfederasi 10 konfederasi sudah diajak dialog. Dengan menteri
tenaga kerja," kata Airlangga di temui di DPR, Jakarta, Rabu (12/2).
Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR untuk segera disahkan jadi Undang-Undang.
Page 100 of 185.
