Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW DAN KEKERASAN STRUKTURAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1528744/12/omnibus-law-dan-kekeras an-
Page/URL
struktural-1581904249
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Bhakti Eko Nugroho Staf Pengajar Departemen Kriminologi Universitas Indonesia
Surat Presiden (Surpres) beserta draf Omnibus Law/Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja telah disampaikan pemerintah kepada parlemen pada Rabu, 12
Februari 2020. Enam orang Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hadir
langsung dalam prosesi penyerahan draf Omnibus Law tersebut kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Secara prinsip, tujuan Pemerintahan Jilid II Joko Widodo menginisiasi Omnibus Law
adalah menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (GDP)
Indonesia yang berada di peringkat ke-7 pada tahun 2019 ditargetkan meningkat ke
posisi 5 besar pada 2045 nanti.

Menurut pemerintah, lompatan economic growth Indonesia akan lebih mudah
tercapai apabila postur peraturan perekonomian ramah terhadap investasi. Dua
elemen kunci yang dianggap memiliki signifikansi terhadap hadirnya investasi adalah
prosedur izin bisnis dan tenaga kerja. Para promotor Omnibus Law menganggap
bahwa kedua aspek tersebutlah yang justru masih menjadi kelemahan Indonesia.

Berdasarkan Ease Business Survey2020 yang dirilis Bank Dunia, kemudahan izin
usaha di Indonesia berada diperingkat ke-73 dari total 190 negara. Jauh dibawah
posisi Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia dan Thailand yang
berada di urutan ke-12 dan 21.

Omnibus Law diharapkan mampu meringkas prosedur izin bisnis di Indonesia yang
saat ini diatur oleh lebih dari 24.000 peraturan, baik peraturan pemerintah pusat
maupun daerah.

Konon para investor juga tidak tertarik dengan urusan ketenagakerjaan di
Indonesia. Selama periode waktu tahun 2004-2018, tingkat produktivitas tenaga
kerja Indonesia berada di bawah Tiongkok dan Malaysia, namun biaya tenaga kerja
(Indeks Unit Tenaga Kerja) Indonesia justru lebih tinggi dari kedua negara tersebut.

Proses pengesahan Omnibus Law akan berdampak terhadap sedikitnya 81 UU
dengan 1.244 pasal. 11 klaster pembahasan yang akan menjadi kerangka
pewacanaan lanjutan RUU ini adalah (1) penyederhanaan izin bisnis; (2) prasyarat

Page 104 of 185.