Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 108
Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DITOLAK BURUH, PEMERINTAH-DPR TAK USAH KEJAR TAYANG
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1528858/12/omnibus-law-cipta-kerja -ditolak-
Page/URL
buruh-pemerintah-dpr-tak-usah-kejar-tayang-1581913022
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan
pemerintah kepada DPR dinilai banyak kelemahan dan perlu dikritisi. Direktur
Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meminta DPR dan pemerintah
tidak perlu buru-buru merampungkan RUU itu karena masih banyak penolakan dari
buruh.
"Untuk urusan buruh baiknya keputusan yang dibuat harus komprehensif, tak usah
kejar tayang. Buruh perlu didengar aspirasinya," kata Adi saat dihubungi
SINDOnews , Senin (17/2/2020).
Adi meminta pemerintah dan DPR tak terburu-buru mengesahkan Omnibus Law
Cipta Kerja. Sebelumnya, Presiden Jokowi mendesak bisa diselesaikan dalam waktu
100 hari. ( ).
Menurut dia, seharusnya pemerintah dan DPR mengajak para buruh dan karyawan
dialog dan berdiskusi. Ia menganggap, zaman sekarang era keterbukaan infomasi,
segala hal bisa didialogkan dengan baik antara pemerintah, DPR, dan buruh sebagai
rakyat.
"Ada sejumlah klausul krusial yang merugikan buruh. Misalnya penghapusan poin
upah yang harus diterima buruh jika berhalangan hadir. Atau penghapusan poin cuti
panjang bagi yang sudah kerja enam tahun," ungkap analis politik asal UIN Jakarta
itu. ( ).
(zik).
Page 107 of 185.
