Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 113
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi, kata Said, dihitung tanpa
melihat inflasi sehingga akan kurang mencerminkan kebutuhan hidup pekerja.
Belum lagi, soal nasib pekerja outsorcing dan karyawan kontrak yang bisa dikontrak
seumur hidup. Perusahaan, lanjut Said, tentu akan lebih memilih outsorcing atau
kontrak ketimbang mengangkat karyawan tetap demi mengurangi biaya pekerja.
Selain soal upah minimum yang disebut hilang, KSPI juga menggarisbawahi delapan
persoalan lain dalam RUU Cipta Kerja. Di antaranya potensi hilangnya pesangon,
penggunaan outsorcing yang bebas untuk semua jenis pekerjaan dan waktu yang
tak terbatas, dan penggunaan karyawan kontrak yang tak terbatas.
Selanjutnya, KSPI menilai RUU Cipta Kerja memuat jam kerja menjadi eksploitatif,
potensi penggunaan buruh kasar asing yang bebas, PHK yang dipermudah,
hilangnya jaminan sosial bagi buruh, serta sanksi-sanksi pidana bagi perusahaan
yang dihilangkan.
Ia menambahkan, KSPI juga menyangkan pernyataan pemerintah yang menyebut
bahwa penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan serikat pekerja sejak awal. Ia
menegaskan, KSPI tidak pernah diundang dan diminta Kementerian Koordinator
Perekonomian untuk ikut membahas RUU Cipta Kerja.
"Semua draf RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke DPR, KSPI tidak
bertanggung jawab. Kami tidak pernah diundang dan dimintai pandangan. Kami
tidak terlibat," ujarnya.
KSPI mengaku masih percaya bahwa anggota DPR merupakan wakil rakyat yang
akan menyampaikan aspirasinya. Meskipun saat ini mayoritas partai berada di koalisi
pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Pendekatan-pendekatan kami kepada anggota DPR mereka masih punya hati
nurani dan pikiran yang jernih," ujar Said.
Sejumlah serikat pekerja di Indonesia juga sudah menyiapkan daftar permasalahan
yang disebabkan oleh RUU Cipta Kerja. Khususnya yang berhubungan langsung
dengan kelas pekerja.
"Draf sandingan KSPI lebih sebagai sebuah argumentasi yang dipersiapkan
mengapa KSPI dan buruh Indonesia menolak draf RUU Cipta Kerja tersebut," ujar
Said.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan
langsung draf RUU Cipta Kerja ke Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (12/2).
Draf itu berbeda dari yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya yakni
Cipta Lapangan Kerja.
Airlangga menegaskan, bahwa pemerintah bakal menyosialisasikan Omnibus Law ke
publik. "Jadi sesudah surpres ini dberikan baik dari pemerintah ataupun DPR akan
Page 112 of 185.
