Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 112
Title KSPI MINTA DPR BATALKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.republika.co.id/berita/q5u1cn409/kspi-minta-dpr-batal kan-omnibus-law-
Page/URL
cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa RUU Omnibus Law
Cipta Kerja akan merugikan para kelas pekerja. Maka dari itu, mereka meminta DPR
untuk mengkritisi bahkan membatalkan RUU tersebut.
"Khususnya klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi, Senin
(17/2).Sebelumnya, Said menjelaskan, draf salinan resmi RUU Cipta Kerja
menghapus upah minimum kabupaten dan kota serta menggunakan upah minimun
provinsi. Padahal, seluruh daerah, kecuali DKI Jakarta dan Yogyakarta, mengacu
kepada upah minimum kabupaten kabupaten kota. Upah minimun provinsi tidak
dipakai dan angka acuannya juga jauh lebih kecil.
Sebagai contoh di wilayah Jawa Barat, upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar
Rp 4,4 juta per bulan dan di Karawang Rp 4,5 juta per bulan. Namun, upah provinsi
Jawa Barat hanya Rp 1,8 juta per bulan.
"Apakah ini mau diturunkan dari Rp 4,5 juta jadi Rp 1,8 juta. Saya katakan
pemerintah tidak ada otak. Tidak ada otaknya," kata Said di Jakarta, Ahad (16/2).
Lebih lanjut, RUU Cipta Kerja juga mengenal istilah upah per satuan waktu atau
upah per jam. Dibayarnya pekerja berdasarkan jam kerja maka secara nyata
menghilangkan upah minimum per bulan yang selama ini digunakan.
KSPI kemudian menyoroti hilangnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU itu diatur tentang sanksi bagi
pengusaha yang tidak membayar upah sesuai upah minimum.
"Kami sudah teliti, antar pasal-pasal tentang upah kalau disinkronkan sama saja
dengan menghapus upah minimum. Kalau tidak jeli, akan menganggap masih ada.
Padahal tidak. Konseptornya sangat pandai memecah-mecah pasal upah minimum,"
ujar dia.
Said menambahkan, kenaikan upah juga hanya akan diatur berdasarkan tingkat
pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan saat ini yang memformulasikan
Page 111 of 185.
