Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 103
Title RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DISAHKAN, BURUH MENGANCAM
Media Name jpnn.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.jpnn.com/news/ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-disahka n-buruh-
Page/URL
mengancam
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak RUU Cipta
Kerja karena tidak mengandung tiga prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian kerja,
jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada
perlindungan bagi buruh. ""Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja sama sekali tidak
tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan bahkan menghilangkan kesejahteraan
yang selama ini didapat buruh," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Minggu
(16/2).
Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia, tercermin dari outsourcing dan kerja
kontrak seumur hidup tanpa batas. PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan tenaga
kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk
ke Indonesia.
Kemudian tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah
minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di
bawah upah minimum, dan hilangnya pesangon.
Sementara itu, karena sistem alih daya dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh
tidak lagi mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua,
jaminan kesehatan dan yang lainnya. Selain itu, Iqbal menilai RUU itu terlalu
eksploitatif, tenaga kerja asing buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia,
dan PHK dipermudah.
Iqbal menjelaskan jika RUU itu tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh
akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus.
Aksi besar akan dimulai saat sidang paripurna DPR yang akan membahas Omnibus
Law.
Langkah hukum juga akan dilakukan, yaitu "judicial review" formil UU tersebut di
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh isi Omnibus Law Cipta Kerja,
"judicial review" materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang merugikan
buruh, dan gugatan warga negara "citizen law suit" di PN Jakarta Pusat.
KSPI juga meminta DPR menghapus semua pasal kluster ketenagakerjaan di RUU
Cipta Kerja dan kembali kepada UU No 13/2003. (antara/jpnn)
Page 102 of 185.
