Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 102
Dalam RUU ini, pemerintah hanya memberi waktu istirahat atau waktu libur minimal
satu hari dalam satu minggu atau sepekan.
Dikutip dari draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 (b), Minggu
(16/2/2020), disebutkan bahwa: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Sedangkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
pasal 79 ayat 2 (b) dituliskan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu.
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diklaim pemerintah dapat mendorong
sektor ekonomi dan investasi di Indonesia yang kini lesu.
Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja.
Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta
kerja.
Seperti tertuang dalam pasal 99 dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi mengatur bahwa pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan
bekerja akan diberhentikan.
"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa
pemberhentian dari tempat kerja," tulis pasal 99 ayat 1 tersebut.
Sementara, kepada pemberi kerja pekerja tak bersertifikat kompetensi juga akan
dikenakan sanksi. Mulai dari denda administratif sampai penghentian sementara
kegiatan layanan jasa konstruksi.
Di ayat 3 bagian dari omnibus law ini menyebutkan setiap tenaga kerja konstruksi
bersertifikat yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi dan tidak berpraktik sesuai
dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan
atau standar khusus dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda
administratif, pembekuan sertifikat kompetensi kerja, dan/atau pencabutan sertifikat
kompetensi kerja.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com.
Page 101 of 185.
