Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

investasi; (3) ketenagakerjaan; (4) pemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan
Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM); (5) kemudahan usaha; (6) fasilitasi
kegiatan riset dan inovasi; (7) administrasi pemerintahan; (9) pengenaan sanksi;
(10) pengadaan tanah dan pemanfaatan kawasan hutan; (11) proyek dan investasi
pemerintah, dan optimalisasi kawasan ekonomi.

Esai ini fokus pada pembahasan izin usaha dan kaitannya dengan pelestarian
lingkungan serta aspek ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hak-
hak pekerja.

Potensi Kekerasan Struktural

Membangun infrastruktur yang ramah terhadap investasi dengan melonggarkan
prosedur pelestarian lingkungan hidup sekaligus abai pada kesejahteraan pekerja
akan berpotensi pada berlangsungnya kekerasan struktural. Terminologi kekerasan
struktural diperkenalkan oleh Johan Galtung, sosiolog asal Norwegia yang fokus
pada studi-studi mengenai konflik dan perdamaian.

Menurut Galtung, peristiwa kekerasan tidak melulu harus dilakukan secara langsung
(directviolence) dalam bentuk perlukaan fisik atau psikis di mana pelaku dan
korbannya berada dalam satu momen waktu dan/atau lokasi yang sama (Galtung &
Hoivik,1971).

Kekerasan, sebagai suatu alat kontrol dan alat kuasa (Parsons, 2007), juga bisa
terjadi secara tidak langsung. Kekerasan struktural dimulai saat sumber daya
terdistribusikan secara timpang. Galtung memberikan contoh bahwa membiarkan
kelompok marjinal tidak bisa mengakses layanan kesehatan merupakan bentuk
kekerasan struktural; sebab secara substansial, tidak memberikan pertolongan
medik kepada orang sakit yang lemah secara ekonomi memiliki dampak penderitaan
yang sama dengan peristiwa penyerangan fisik kepada seseorang yang dilakukan
secara langsung.

Dalam konteks Omnibus Law, kekerasan struktural bisa berpotensi terjadi apabila
wacana perizinan amdal (analisa dampak lingkungan hidup) jadi diperlonggar atau
dihapuskan. Dalam proyeksi RUU ini, terdapat diversitas mekanisme penilaian
terhadap dampak linkungan berdasarkan jenis usaha. Hanya jenis usaha yang di
anggap "memiliki dampak penting" terhadap lingkungan yang membutuhkan izin
lingkungan.

Prosedur untuk memastikan terjaganya keseimbangan ekologi bisa jadi memakan
waktu. Bagi badan usaha, bisa jadi proses ini dianggap tidak ekonomis.

Dengan prosedur amdal saja sebenarnya bukan jaminan lingkungan hidup kita tetap
lestari, apalagi jika prosedur tersebut diperlonggar atau dihilangkan. Suhu panas
yang ekstrem, polusi udara, asap akibat pembakaran hutan, banjir, dan peristiwa
alam lain yang telah kerap muncul sebagai dampak dari rusaknya lingkungan, akan
semakin parah apabila pelestarian alam dikesampingkan dalam upaya pencapaian
kemajuan ekonomi. Potensi kekerasan struktural lain yang berpotensi terjadi adalah

Page 105 of 185.