Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 96
"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 170 ayat 2.
Anehnya, PP adalah mutlak kewenangan eksekutif. Namun dalam omnibus law,
penyusunan PP dilakukan dengan konsultasi bersama DPR.
"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 170 ayat 3.
(aik/gbr)
Page 95 of 185.
