Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 17

Judul               Muhammadiyah Desak RUU Ciptaker Ditarik
                 Nama Media          Republika

                 Newstrend           Omnibus Law
                 Halaman/URL         Pg3
                 Jurnalis            agus raharjo
                 Tanggal             2020-07-16 05:21:00
                 Ukuran              260x111mmk
                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 197.600.000
                 News Value          Rp 592.800.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Negatif

              Narasumber

              negative - Busyro Muqoddas (Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah) Dihentikan, ditarik

              positive  -  Busyro  Muqoddas  (Ketua  Pimpinan  Pusat  (PP)  Muhammadiyah)  Harus  dijiwai
              (moralitas konstitusi). Karena, kita nggak bisa lari dari itu. Tidak bisa lari dari pembukaan UUD
              1945, tidak bisa lari dari Pancasila, dan realitas masyarakat yang semaki n termarginalisasi. Itu
              fakta yang kami temukan juga kami melakukan penelitian

              positive - Busyro Muqoddas (Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah) Terakhir kami dialog
              webinar, di antaranya teman DPR diwakili Mas Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) waktu itu
              hadir di webinar. Sehingga, prosedur itu sudah cukup demokratis

              positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Masukan dari PP Muhammadiyah ini kami
              anggap  daftar  inventarisasi  masalah  (DIM)  yang  kami  kumpulkan  atau  kami  terima  dari
              komponen  masyarakat  yang  memang  dalam  setiap  pembahasan  RUU  untuk  menjadi  UU
              maupun revisi UU, selalu kami kedepankan menerima masukan dari masyarakat

              neutral - Remy Hastian (Koordinator Pusat BEM SI) Dan, Bab 11 pasal 96 tentang pembahan
              atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un-dangan


              negative  -  Remy  Hastian  (Koordinator  Pusat  BEM  SI)  Lima,  menolak  sentralisasi  sistem
              pengupahan buruh dan potensi maraknya tenaga kerja outsour-cing. Serta, dikebirinya hak-hak
              buruh, seperti cuti, jam kerja tidak jelas, dan PHKsepihak

              Ringkasan

              Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menemui Wakil Ketua DPR Sufmi
              Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Dalam pertemuan tersebut,
              PP  Muhammadiyah  mendesak  agar  DPR  segera  mencabut  RUU  Cipta  Kerja  (Ciptaker)  yang
              sampai saat ini masih dibahas DPR.
              MUHAMMADIYAH DESAK RUU CIPTAKER DITARIK

              Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menemui Wakil Ketua DPR Sufmi
              Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Dalam pertemuan tersebut,
              PP  Muhammadiyah  mendesak  agar  DPR  segera  mencabut  RUU  Cipta  Kerja  (Ciptaker)  yang
              sampai saat ini masih dibahas DPR.

                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22