Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 22
Judul Buruh Desak Pemda Bahas UMK 2021
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Penetapan UMK 2021
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Wilujeng Karisma
Tanggal 2020-07-16 05:06:00
Ukuran 152x75mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.720.000
News Value Rp 50.160.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Irsad Ade Irawan (Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Sudah sejak awal diterapkan kami menolak dasar acuan bahwa penetapan upah minimum
menggunakan mekanisme PP 78 karena merugikan buruh. Kami minta pembahasan upah
minimum memasukkan survei hidup layak
negative - Irsad Ade Irawan (Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) DIY) Saat pandemi Covid-19 ini, kondisi pertumbuhan ekonomi ambruk. Makanya, jika
upah minimum tahun 2021 menggunakan PP 78 malah bisa lebih rendah daripada upah
minimum 2020. Pemda dan dewan pengupahan diminta untuk menyertakan kebutuhan riil
masyarakat berdasarkan survei KHL daerah di DIY
neutral - Ariyanto Wi-bowo (Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja) Baru
akhir bulan ini rencananya akan dilakukan pembahasan soal upah minimum. Ini kan juga skala
nasional jadi ada jenjang yang menentukan apa saja ketentuan dalam penetapan upah minimum
termasuk di masa pandemi Covid-19
neutral - Ariyanto Wi-bowo (Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja)
Kalaupun ada penurunan seperti yang dikhawatirkan pekerja, ini kalau ya, saya pikir ya sedikit
saja karena memang dalam PP 78 acuannya berdasarkan ketentuan yang berlaku
Ringkasan
Sejumlah organisasi buruh mendesak Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera
mempercepat pembahasan mengenai mekanisme upah minimum untuk tahun 2021 mendatang.
Kalangan pekerja berpendapat, pembahasan mengenai upah minimum juga mesti melibatkan
survei hidup layak dan bukan mengacu pada PP 78.
"Sudah sejak awal diterapkan kami menolak dasar acuan bahwa penetapan upah minimum
menggunakan mekanisme PP 78 karena merugikan buruh. Kami minta pembahasan upah
minimum memasukkan survei hidup layak," kata Irsad Ade Irawan, Sekretaris DPD Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Rabu (15/7/2020).
21
