Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

BURUH DESAK PEMDA BAHAS UMK 2021

Sejumlah organisasi buruh mendesak Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera
mempercepat pembahasan mengenai mekanisme upah minimum untuk tahun 2021 mendatang.
Kalangan pekerja berpendapat, pembahasan mengenai upah minimum juga mesti melibatkan
survei hidup layak dan bukan mengacu pada PP 78.

"Sudah sejak awal diterapkan kami menolak dasar acuan bahwa penetapan upah minimum
menggunakan mekanisme PP 78 karena merugikan buruh. Kami minta pembahasan upah
minimum memasukkan survei hidup layak," kata Irsad Ade Irawan, Sekretaris DPD Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Rabu (15/7/2020).

Irsad mengatakan, pada PP 78 dinyatakan bahwa formula dalam penentuan kenaikan upah
memuat indikator upah berjalan (upah tahun ini ditambah inflasi, plus pertumbuhan ekonomi).
Padahal, di masa pandemi seperti sekarang pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan daerah
diproyeksikan minus.

"Saat pandemi Covid-19 ini, kondisi pertumbuhan ekonomi ambruk. Makanya, jika upah
minimum tahun 2021 menggunakan PP 78 malah bisa lebih rendah daripada upah minimum
2020. Pemda

dan dewan pengupahan diminta untuk menyertakan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan
survei KHL daerah di DIY," ungkapnya.

Dilibatkan

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Disna-kertrans DIY,
Ariyanto Wi-bowo mengatakan, pihaknya baru akan mendapat arahan pada akhir bulan ini dari
Ke-menaker untuk melakukan pembahasan mengenai upah minimum di tingkat provinsi.

"Baru akhir bulan ini rencananya akan dilakukan pembahasan soal upah minimum. Ini kan juga
skala nasional jadi ada jenjang yang menentukan apa saja ketentuan dalam penetapan upah
minimum termasuk di masa pandemi Covid-19," ujarnya.

Bowo menuturkan, dalam proses pembahasan mengenai upah minimum semua pihak juga akan
dilibatkan, baik itu pekerja, pengusaha maupun pemerintah daerah. Untuk itu, penetapan upah
minimum pada tahun mendatang diharapkan bisa sesuai dengan keinginan pihak terkait

"Kalaupun ada penurunan seperti yang dikhawatirkan pekerja, ini kalau ya, saya pikir ya sedikit
saja karena memang dalam PP 78 acuannya berdasarkan ketentuan yang berlaku," kata Bowo.
(WUujeng Kharisma)***

22