Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 77
3. Prioritaskan pekerja terdampak Covid-19 Adapun pada gelombang kali ini, pemerintah bakal
mulai memprioritaskan peserta pencari kerja atau pekerja yang terdampak pandemi virus
corona.
Berdasarkan daftar putih atau whitelist yang dikumpulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) saat ini terdapat 1,7 juta orang yang sudah diverifikasi datanya dan masuk di
dalam daftar prioritas tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemenaker Bambang Satrio Lelono
menjelaskan, bahwa 1,7 juta orang white list yang dimiliki oleh Kemnaker dikumpulkan oleh
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
"Ini yang akan jadi prioritas peserta prakerja. Karena kita sudah bekerja sama dengan dinas-
dinas provinsi untuk mendorong masyarakat yang terdampak untuk mengikuti program
prakerja," jelas Bambang.
4. Uang insentif harus dikembalikan jika tak masuk kriteria Seperti diketahui, Presiden Jokowi
meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.
Aturan baru itu sekaligus merevisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja .
Soal klausul kewajiban pengembalian bantuan uang insentif Kartu Prakerja, memang diatur
dalam salah satu pasal di Perpres tersebut.
Tapi kewajiban itu bukan buat seluruh peserta Kartu Prakerja .
Dalam aturan terbaru, Kartu Prakerja dilarang untuk mereka yang berposisi sebagai pejabat
negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala
desa dan perangkatnya, direksi, komisaris, serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.
Dalam aturan baru tersebut, peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan
biaya pelatihan, diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut ( uang insentif Kartu
Prakerja dikembalikan).
5. Pemalsu data bisa dipidana Jika penerima Kartu Prakerja melakukan pemalsuan identitas
atau data pribadi, Manajemen Pelaksana juga bisa melakukan tuntutan pidana.
"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," tulis
Pasal 31D Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " 5 Fakta Baru Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 4 " Penulis: Ishak Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838.
76
