Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020

Title PEMERINTAH BERUPAYA AKOMODIR PEKERJA KREATIF DI OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Maret 2020
https://republika.co.id/berita/q7akw1354/pemerintah-berupaya-akomodir- pekerja-
Page/URL
kreatif-di-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Agatha Widianawati mengatakan bahwa Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) tidak hanya memperhatikan kesejahteraan
buruh atau pekerja kantor. Dia mengatakan, RUU itu juga memperhatikan aspek
para pekerja di sektor kreatif dan konten kreator.

"RUU Cipta Kerja ini untuk melindungi, mulai dari waktu kerjanya, hak atas upah,
dan yang penting kepastian untuk mendapat jaminan sosial serta jaminan kesehatan
dan keselamatan kerja," kata Agatha dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin
(16/3).

Agatha mengungkapkan, karakteristik para pekerja konten kreator yang dimaksud
adalah pekerja yang pekerjaannya tidak dilandasi dengan hubungan kerja. Dia
mengatakan, kebanyakan pekerja yang menggeluti profesi ini adalah generasi
milenial yang menjadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk berkarya disela
kesibukan sekolah maupun kuliah. Menurutnya, rentan bagi mereka untuk tidak
mendapatkan hak-hak perlindungan dan jaminan kerja. Dia mengatakan, undang-
undang yang berlaku saat ini tidak bisa mengakomodir dengan waktu kerja yang
seharusnya 7 hingga 8 jam.

Dia mengatakan, mereka tidak akan produktif dengan rentang waktu kerja tersebut.
Agatha berpendapat, mereka cukup produktif dengan waktu 3 hingga 4 jam serta
tidak perlu bekerja dari kantor dan cukup di rumah saja.

Lebih lanjut, Agatha juga berharap agar para pekerja kontrak tidak khawatir akan
keberadaan Omnibus Law tersebut. Dia mengatakan, dalam RUU Omnibus Law juga
diatur bahwa pekerja kontrak berhak mendapatkan kompensasi ketika pekerja
maupun perusahaan tidak melanjutkan kontrak.

Agatha mengatakan, RUU ini juga mengatur batas-batas maksimal dan minimal bagi
para pekerja media, apalagi media yang sifatnya menggunakan digital. Dia
mengatakan, bekerja dengan sebuah perusahaan itu harus diperhitungkan hak
upah, hak jaminan sosial, hak K3 hingga pemberian kompensasi.

"Jadi jangan khawatir, kalau di kontrak itu bukan harga mati bahwa tidak bisa
bekerja lagi karena justru pemerintah menciptakan peluang kerja yang lebih dari
sekarang," katanya..

Page 49 of 58.