Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020
P. 49
Title BURUH MUSLIMIN BERHARAP OMNIBUS LAW CIPTA KERJA MEMBAWA MANFAAT
Media Name jpnn.com
Pub. Date 16 Maret 2020
https://www.jpnn.com/news/buruh-muslimin-berharap-omnibus-law-cipta-ke rja-
Page/URL
membawa-manfaat
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
(Sarbumusi) Eko Darwanto mengatakan, pihaknya telah mencoba meminta pada
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, agar membuka ruang
komunikasi seluas-luasnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja. Sayangnya, permintaan tersebut kurang direspons positif.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Airlangga untuk membuka ruang
komunikasi seluas-luasnya, tetapi tidak direspons positif. Padahal, keterlibatan
buruh dalam penyusunan RUU Omnibus Law adalah wajib," ujar Eko pada diskusi
yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta, Senin (16/3).
Eko mengakui, dalam hal ini peran menko perekonomian sekadar fungsi koordinasi.
Pembahasan secara mendalam menurutnya dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja,
dimana terdapat forum tripartit. Yaitu, pemerintah, perwakilan pekerja dan
pengusaha. Menurut Eko, dalam forum tripartit dibahas banyak hal. Namun,
perwakilan serikat pekerja beberapa waktu lalu memilih keluar dari tim pembahasan
karena sejumlah alasan.
"Sarbumusi terakhir yang keluar dari tim, karena kami melihat sesuatu yang tidak
mungkin berkembang lagi. Teman-teman buruh berharap agar ada dialog sosial
diperluas antara pemerintah dengan pekerja (kelompok buruh) atau sebaliknya,"
kata Eko.
Meski demikian, Eko mengakui keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja sangat baik. Ia
berharap nantinya dapat menjadi solusi mengatasi sejumlah hambatan yang muncul
selama ini. Antara lain, dapat menjadi solusi terhadap tumpang tindih aturan dan
hal-hal yang menghambat produktivitas.
"Ke depan, kami akan bertemu lagi dengan teman-teman serikat pekerja untuk
membicarakan bagaimana sebaiknya merespons RUU Cipta Kerja. Saya akan coba
masuk ke dalam beberapa isu. Misalnya, apakah buruh diberi kebebasan
berorganisasi di perusahan atau tidak, apakah buruh selama ini sudah diperhatikan
nasib dan hak-haknya. Jadi undang-undang ke depan seharusnya memberi
tambahan manfaat dari undang-undang sebelumnya," pungkas Eko.
Page 48 of 58.
