Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 146
Title KSPI ANGGAP OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA ULANGI KEGAGALAN PAKET
EKONOMI
Media Name detik.com
Pub. Date 18 Januari 2020
Page/URL https://news.detik.com/berita/4864338/kspi-anggap-omnibus-law-cipta-la pangan-kerja-
ulangi-kegagalan-paket-ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Presiden Joko Widodo (
Jokowi ) salah strategi bila melanjutkan omnibus law cipta lapangan kerja. Jokowi disebut
mengulangi kesalahan yang sama pada periode pertama.
"Pemerintah ini salah strategi dan mengulangi lagi kesalahan yang sama pada periode awal
yang ingin memprioritaskan investasi seolah-olah adalah segala-galanya untuk
pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," ujar Ketua Harian KSPI
Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat,
Sabtu (18/1/2020).
Rusdi menilai periode pertama kepemimpinan Jokowi telah gagal menaikkan ekonomi. PP
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dikeluarkan Jokowi disebutnya berdampak buruk
pada buruh.
"Kami anggap pada periode awal ketika pemerintah Jokowi mengeluarkan sekitar 16
kebijakan paket ekonomi dalam rangka menggenjot ekonomi dan cipta lapangan kerja itu
gagal," kata Rusdi.
"Di era awal Pak Jokowi melahirkan PP 78 mengenai upah, Jokowi membatasi perbaikan
upah yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat dengan upah membuat hasil
produk industri tidak bisa dibeli oleh buruh," sambungnya.
Rusdi mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lapangan kerja
baru, salah satunya konsumsi rumah tangga. Dia mengatakan pemerintah harus
memperkuat konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan daya beli dan pendapatan
pekerja.
"Yang dibutuhkan hari ini adalah justru melakukan kekuatan konsumsi rumah tangga yang
dipengaruhi daya beli dan pendapatan atau upah buruh," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan draf RUU, yang merupakan omnibus law, akan
diserahkan ke DPR RI pekan depan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan
ada dua draf omnibus law yang akan diserahkan ke DPR.
"Cipta lapangan kerja dan fasilitas perpajakan," kata Yasonna di kompleks MPR/DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (16/1). (dwia/haf).
Page 145 of 267.
