Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum
dan HAM, serta DPD RI pada Kamis (16/1) menyetujui 50 Rancangan Undang-
Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Pada prinsipnya 50 RUU sudah ditetapkan masuk Prolegnas prioritas 2020," kata
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Raker bersama Menkumham dan
DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).

Dia mengatakan dari 9 fraksi, sebanyak 6 fraksi menyatakan bulat mendukung dan
tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi
PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.

Dari 50 RUU tersebut, terdapat dua RUU yang masuk Omnibus Law dan menjadi
prioritas untuk dibahas segera yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU
tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly mengatakan pemerintah akan segera
mengeluarkan dua Surat Presiden (Surpres) tentang Omnibus Law, setelah Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 disahkan DPR.

"Mudah-mudahan bisa segera disahkan, dan saya dengar pekan depan yaitu Selasa
(20/1), DPR melaksanakan Paripurna. Kalau itu diserahkan maka pemerintah akan
memasukkan dua Surpres tentang Omibus Law," kata Yassona usai Rapat Kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Omnibus Law tersebut yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan
yang ditargetkan selesai dalam waktu 100 hari kerja.

Yassona berharap akhir pekan ini draft dan naskah akademik RUU Omnibus Law
sudah sempurna sehingga paling tidak sudah menjadi draf RUU yang nanti
mendapatkan persetujuan menjadi UU.

Pewarta: Imam Budilaksono Editor: Kunto Wibisono COPYRIGHT (c)2020 .

Page 148 of 267.