Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 148

Title          F-NASDEM: RUU OMNIBUS LAW HARUS PERHATIKAN ASPIRASI MASYARAKAT
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      18 Januari 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1254887/f-nasdem-ruu-omnibus-law-har us-
               Page/URL
                              perhatikan-aspirasi-masyarakat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy
               Aditya menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Omnibus Law, harus
               memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat.

               Hal itu menurut dia agar tidak terjadi polemik seperti dalam proses pengesahan RUU
               KUHP di DPR periode lalu.

               "Pemerintah harus hati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan sampai
               terjadi seperti periode sebelumnya," kata Willy di Jakarta, Sabtu.

               Dia mengatakan penolakan RUU Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja dari
               serikat buruh, harus menjadi catatan khusus pemerintah yaitu harus melibatkan
               buruh ketika penyusunan RUU tersebut.

               Willy mengatakan, Presiden Jokowi memiliki target dalam penyelesaian RUU
               Omnibus Law namun harus diikuti oleh para pembantunya dengan cara dan
               metodologi yang baik.

               "Presiden Jokowi harus diikuti dengan cara dan metodologi yang baik. Prosesnya
               jangan kucing-kucingan, karena kalau itu dilakukan maka akan banyak penolakan,"
               katanya.

               Menurut dia, draf dan Naskah Akademik RUU omnibus law masih ada di Presiden
               Jokowi sehingga masih ada waktu untuk menerima masukan masyarakat, apa yang
               dirasa perlu untuk ditambahkan dan disolidkan.

               Namun dia mengatakan semua keputusan akan kembali pada pemerintah, sejauh
               apa pemerintah menawarkan drafnya, apakah solid atau tidak.

               "Kalau solid maka cepat pembahasannya dan sesuai target Presiden Jokowi. Tapi ini
               belum Rapat Paripurna, artinya belum masuk ke DPR dan kami belum tahu
               bagaimana draftnya," katanya.

               Willy memperkirakan RUU tentang Ibu Kota Baru yang masuk dalam Omnibus Law,
               akan cepat pembahasannya karena sifatnya mendesak sementara yang lain belum
               bisa diperkirakan.




                                                      Page 147 of 267.
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153