Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Title KEMENKO PEREKONOMIAN PASTIKAN OMNIBUS LAW TAK 'GANGGU' UPAH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200117184931-85-466414/kemenko-
Page/URL
perekonomian-pastikan-omnibus-law-tak-ganggu-upah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan Rancangan Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini tidak akan berdampak terhadap
penurunan upah minimum . Kepastian tersebut diberikan untuk menjawab
keresahan kalangan buruh.

Atas dasar itulah, mereka meminta spekulasi tidak berdasar soal penurunan upah
yang ada di masyarakat segera dihentikan. Menurutnya substansi UU ini masih
dalam pembahasan internal pemerintah.

"Di dalam RUU ini (Omnibus Law) nanti, ini jelas, pertama upah minimum tidak
turun. Dipastikan tidak turun upah minimum," kata Sekretaris Kemenko
Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Jumat (17/1).

Ia mengatakan omnibus law di bidang ketenagakerjaan tersebut nantinya
memegang dua prinsip.

Pertama , tidak dapat ditangguhkan.

Kedua, kenaikan upah minimum didasari oleh pertumbuhan ekonomi daerah atau
per provinsi.

Dijelaskan bahwa skema kenaikan upah minimum yang memperhitungkan
pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan untuk menciptakan proporsional yang pas.
Perhitungan kenaikan ini masih akan mengikuti parameter Badan Pusat Statistik
(BPS) yang selama ini diterapkan.

Sementara untuk prinsip penangguhan berarti UU Omnibus Law mengikat
perusahaan untuk mematuhi upah minimum yang telah ditetapkan.

Namun, Susiwijono masih menolak menjelaskan secara rinci aturan poin yang akan
diatur dalam beleid tersebut.

"Saya belum bisa jelaskan semuanya karena memang belum final ini, Minggu sore
bisa berubah lagi," paparnya.

Pemerintah saat ini sedang merumuskan RUU Omnibus Law. Rencana tersebut
menimbulkan kekhawatiran dari kalangan buruh.

Page 249 of 267.