Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Title OMNIBUS LAW BUKAN UNTUK PERMUDAH TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1254494/omnibus-law-bukan-untuk-perm udah-
Page/URL
tenaga-kerja-asing-ke-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono
menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan untuk
mempermudah tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia. Menurut dia
tidak semua TKA dapat dengan mudah untuk masuk ke Indonesia sebab hanya yang
memiliki keahlian saja yang akan diberikan izin.

"Itu yang dipahami oleh beberapa pihak dengan mengatakan bahwa Omnibus Law
memudahkan asing masuk. Padahal yang kita mau permudah adalah TKA ahli untuk
kondisi tertentu," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan, ada suatu pabrik tekstil besar yang secara mendadak mesinnya
mati lalu pemerintah mendatangkan teknisi asing karena hanya dia yang bisa
membetulkan. Jika mengikuti peraturan yang masih ada maka pengurusan izin
untuk TKA sangat rumit sehingga mesin perusahaan tekstil tersebut dapat mati lebih
lama dan akan merugikan perusahaan beserta pegawainya.

"Perusahaannya rugi dan pekerjanya juga rugi karena enggak bisa kerja mesinnya
mati," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan isu yang beredar di tengah masyarakat terkait
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memudahkan tenaga asing masuk ke
Indonesia tidak sepenuhnya benar.

"Jangan disalahpahami bahwa Omnibus Law memudahkan asing masuk. Isu yang
kita permudah adalah TKA dengan keahlian tertentu untuk kondisi tertentu. Semoga
jelas," katanya.

Sebelumnya pada Jumat (27/12/2019), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan dampak omnibus law kluster
ketenagakerjaan yang berkenaan dengan upah, pesangon, tenaga kerja asing, dan
jaminan sosial terhadap nasib para buruh.

"Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai
pesangon, pembebasan TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar, penggunaan
outsourcing (alih daya) yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan
diubah menjadi upah per jam," katanya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah Editor: Subagyo COPYRIGHT (c)2020 .

Page 248 of 267.