Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2021

Pemerintah Indonesia berharap, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia dapat
menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan pelayanan
pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust-based culture
(budaya berbasis kepercayaan).

"Saya percaya, dengan dukungan Dr. Therese beserta tim, kerja sama antara pemerintah
Indonesia dan pemerintah Inggris, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat lebih meningkat
dan berkembang," kata Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik
dengan Inggris sejak 1949. Indonesia dan Inggris juga merupakan negara yang tergabung dalam
G20, dan isu mengenai ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya untuk
mewujudkan prioritas negara anggota G20, yakni pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan
dan berimbang, serta inklusif.

Ida Fauziyah menambahkan, pada pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Perburuhan Negara
G20 di Catania, Italia, pada Juni 2020 lalu, pemerintah Indonesia berkesempatan melakukan
pertemuan bilateral dengan pemerintah Inggris. Pada pertemuan ini, pemerintah Inggris
mengutarakan untuk memberikan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia.

"Dukungan diberikan khususnya pada isu Inclusive Labour Market and Job Quotas for People
with Disabilities (pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja untuk penyandang disabilitas) dan
Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (pengembangan kapasitas
manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan)," kata Ida Fauziyah.

Terkait isu prioritas Inclusive Labour Market and Job Quotas for People with Disabilities, lanjut
Ida Fauziyah, diperlukan studi dan benchmarking dengan beberapa negara G20, khususnya di
Inggris untuk memperdalam pemahaman tentang tiga hal, yaitu kondisi dan tantangan
partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja; perspektif para penyandang disabilitas dalam
partisipasinya di pasar kerja; dan perspektif pemberi kerja terhadap partisipasi penyandang
disabilitas di pasar kerja.
"Indonesia telah mengatur proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan
kerja, dan pengembangan karir yang adil serta tanpa diskriminasi termasuk bagi penyandang
disabilitas," ujar Ida Fauziyah.

Menaker Ida menegaskan, pemerintah telah mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas
untuk dipekerjakan di pemerintahan paling sedikit 2 persen dan perusahaan swasta minimal 1
persen dari jumlah pegawai atau pekerja.

Hal tersebut sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal
53 ayat (1), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

80