Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 104

Namun, beberapa waktu lalu Pemerintah menyampaikan akan menetapkan PPKM Level 3 se-
              Indonesia,  dan  didukung  dengan  penetapan  jika  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara),  TNI,  Polri,
              karyawan BUMN, sampai karyawan swasta dilarang untuk mengambil cuti akhir tahun. Hal ini
              tentu saja untuk meminimalisir lonjakan kasus karena banyaknya kegiatan tidak mendesak yang
              dilakukan.

              Tak lama berselang, akhirnya Pemerintah merevisi bahwa PPKM Level 3 pun resmi ditiadakan.
              Hal ini disampaikan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang
              Kemaritiman dan Investasi. Ia mengatakan jika keputusan tersebut diambil karena Indonesia
              sudah siap menghadapi musim libur akhir tahun.

              Selain itu, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan mempersilahkan karyawan swasta untuk
              mengambil hak cutinya saat Nataru tiba. Namun, ada beberapa imbauan atau syarat yang harus
              dilaksanakan oleh masyarakat.

              Syarat Cuti Saat Natal dan Tahun Baru untuk Karyawan Swasta Boleh ambil cuti saat Nataru,
              tapi tidak bepergian Ida Fauziyah menyampaikan jika karyawan swasta boleh mengambil hak
              cuti saat Nataru, tapi tidak diizinkan untuk bepergian. Hal ini karena mempertimbangkan situasi
              pandemi Covid-19.

              Alasan  mendesak  diizinkan  bepergian,  asal  mematuhi  protokol  kesehatan  Menteri
              Ketenagakerjaan pun menyampaikan jika untuk alasan mendesak diizinkan untuk bepergian, tapi
              harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

              "Kami  mempersilahkan  teman-teman  pekerja/buruh  di  sektor  swasta  untuk  mengambil  hak
              cutinya, namun ingat harus tetap menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan
              air  mengalir  dan  sabun  atau  hand  sanitizer,  menjaga  jarak,  menghindari  kerumunan,  dan
              mengurangi mobilitas," ujar Ida pada detikcom, Senin (13/12/2021).

              Diketahui,  ketentuan  Hari  Natal  dan  Tahun  Baru  2022  ini  mengacu  pada  Surat  Keputusan
              Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun
              2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

              "Dalam SKB tersebut, dijelaskan bahwa cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan. Kami berharap
              keputusan ini benar-benar dipedomani oleh kita bersama," kata Ida.
              Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan pun menyampaikan jika SKB tiga menteri tersebut
              berlaku untuk ASN dan pegawai BUMN. Sementara itu, cuti untuk karyawan swasta atau buruh
              diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.

              Ida menyampaikan jika sampai saat ini kebijakan yang ada cukup untuk mengatur masalah cuti
              karyawan termasuk dalam cuti Natal dan Tahun Baru. Terakhir, ia pun berharap jika peringatan
              Nataru ini menjadi momen bersama untuk bangkit namun tetap menjaga agar tidak terjadinya
              lonjakan kasus yang tinggi.
              "Kami berharap peringatan Hari Natal dan Tahun 2022 ini menjadi momen kita bersama untuk
              bangkit dari dampak pandemi Covid-19, serta tetap saling menjaga agar tidak ada lagi lonjakan
              kasus positif Covid-19," pungkas Ida (rdy/ddn).










                                                           103
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109