Page 102 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 102
Ringkasan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan, penyusunan formula perhitungan upah minimum
disusun dengan melibatkan semua pihak terkait. Sebab itu, kepala daerah dalam menerbitkan
keputusan penetapan upah minimum mesti berdasarkan regulasi yang berlaku.
BAPPENAS: PENYUSUNAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM TELAH
LIBATKAN SEMUA PIHAK
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan, penyusunan formula perhitungan upah minimum
disusun dengan melibatkan semua pihak terkait. Sebab itu, kepala daerah dalam menerbitkan
keputusan penetapan upah minimum mesti berdasarkan regulasi yang berlaku.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan,
penyusunan formula perhitungan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan melibatkan
semua pihak. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas,
Kementerian Perindustrian, unsur pengusaha, unsur pekerja dan ahli/akademisi. Penyusunan
formula perhitungan upah minimum telah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan
berbagai faktor dalam ketenagakerjaan.
"Rumusan kenaikan upah minimum sudah melalui suatu proses yang panjang sekali. Semua
pihak sudah terlibat di situ," ucap Pungky kepada Kontan.co.id, Rabu (22/12).
Pungky menerangkan, diantara faktor pertimbangan formulasi kenaikan upah minimum adalah
produktivitas pekerja. Dia mencontohkan, kenaikan upah minimum yang tidak sebanding dengan
produktivitas maka akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk membayar upah
pekerja.
Selain itu, jika kenaikan upah minimum tidak diimbangi dengan kemampuan perusahaan untuk
membayar upah tersebut maka kemungkinan akan membuat naiknya harga suatu barang
produksi yang pada akhirnya dibebankan pada masyarakat. "Akhirnya akan tercermin di harga
barang kan yang dibebankan oleh pengusaha kepada rakyat," ucap Pungky.
Pungky juga menyebut, dalam kebijakan pengupahan tidak menutup negosiasi antara
perusahaan dan pekerja untuk mendapat upah yang tinggi berdasarkan produktivitas kerjanya.
Justru kebijakan pengupahan memberi rasa keadilan, baik bagi pekerja dengan masa kerja
kurang dari satu tahun dengan pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Juga memberi
keadilan bagi pekerja yang produktif dengan pekerja yang kurang produktif.
Terkait penetapan UMP oleh Pemprov DKI Jakarta, seharusnya Gubernur DKI Jakarta melakukan
penetapan UMP sesuai mekanisme yang ada dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan. "Inilah
yang kita inginkan dipahami oleh para pengambil keputusan. Ikuti saja regulasi yang berlaku,"
ujar Pungky.
Lebih lanjut Pungky menjelaskan, upah minimum merupakan salah satu instrumen menjaga
konsumsi rumah tangga masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai program
melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menjaga konsumsi masyarakat.
"Jadi program PEN yang sedang berjalan juga harus dilihat sebagai salah satu cara untuk
mempertahankan konsumsi rumah tangga masyarakat supaya tidak jeblok gara-gara pandemi,"
tutur Pungky.
101
